Pemanasan Global Sebabkan Polutan Berbahaya Muncul Kembali

OLEH ABIYU PRADIPA | 25-07-2011 from NATIONAL GEOGRAPHIC INDONESIA
Pemanasan global menyebabkan bahan kimia berbahaya, yang disebut “Dirty Dozen” termasuk DDT, yang sangat beracun kembali terbebas ke udara dari bongkahan es di lautan Kutub Utara. Temuan ini merupakan hasil penelitian yang dilaporkan dalam jurnal Nature Climate Change.

Dirty Dozen merupakan istilah untuk polutan organik yang gigih (persistent organic pollutants, disingkat POP), bahan kimia berbahaya yang umum digunakan di insektisida dan pestisida, yang sejak tahun 2001 dilarang untuk dipakai.

Bahan-bahan kimia ini terdiri dari molekul yang sangat kuat sehingga alam membutuhkan waktu beberapa dekade untuk menguraikannya. Mereka juga bisa terus berada di rantai makanan, menghadirkan ancaman kesuburan bagi spesies yang berada di puncak rantai makanan. Parahnya, POPs juga tidak larut di air dan lekas menguap sehingga mereka bisa dengan mudah berpindah dari tanah dan air ke atmosfer jika terkena suhu tinggi.

Peneliti mendapati adanya penurunan konsentrasi tiga bahan kimia berbahaya, seperti DDT, HCH, dan cischlordane, di atmosfer sepanjang 1993 sampai 2009. Namun dari data yang sama, peneliti mendapati bahwa adanya peningkatan emisi POP yang sebelumnya sudah terkunci di dalam es di kutub utara. Artinya, secara bertahap dilepaskan kembali ke atmosfer akibat adanya pemanasan suhu di kawasan tersebut.

“Sejumlah POP telah kembali ke atmosfer di atas Kutub Utara akibat perubahan iklim dan kejadian ini dapat menghambat upaya untuk mengurangi terkenanya bahan kimia beracun pada manusia,” kata Jianmin Ma, ketua tim peneliti dari Environment Canada.

Jordi Dachs, peneliti dari Institute of Environmental Assessment and Water Research, menyebutkan bahwa temuan itu merupakan kabar buruk. Akibat pemanasan global, Kutub Utara telah mengalami kerusakan dua sampai tiga kali lebih parah dibandingkan dengan bagian lain di planet ini. "Kutub Utara bisa menjadi pelopor dalam pelepasan POP. Mungkin akan terjadi juga dari tempat penyimpanan lain, termasuk tanah dan laut dalam," kata Dachs.

“Tampaknya, polutan ini akan memengaruhi lingkungan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibanding perkiraan sebelumnya,” kata Dachs. “Polutan yang dihasilkan oleh kakek dan nenek kita, yang jadi bukti perusakan lingkungan di masa lalu, kini muncul kembali,” ucapnya. (Sumber: news24.com)

Gunung Api Bawah Laut Ditemukan di Kutub Selatan

OLEH GLORIA SAMANTHA | 27-07-2011 from NATIONAL GEOGRAPHIC INDONESIA
Sebanyak 12 gunung api yang berlokasi di bawah lautan beku ditemukan di kawasan Kutub Selatan--beberapa gunung api tersebut masih aktif. Selain itu, tim ekspedisi juga menemukan kawah berdiameter 5.000 meter yang diduga terbentuk akibat letusan gunung berapi.

Rangkaian gunung berapi bawah laut ini terbentang di South Sandwich Islands. Letaknya terpencil dan air laut di atasnya sebagian tertutup salju. Phil Leat dari British Antarctic Survey mengaku mereka sendiri terkejut oleh penemuan itu. "Masih banyak rahasia gunung berapi di bawah laut yang belum bisa kita pahami," katanya.

Puncak-puncak gunung tidak terlihat dari permukaan laut. Mereka baru terlihat dengan bantuan perangkat pemetaan tiga dimensi. Meskipun demikian, peneliti yakin yang mereka temukan memang gunung berapi. Tim British Antarctic Survey menggunakan teknologi pemetaan yang terpasang di kapal RRS James Clark Ross. Ini merupakan penemuan gunung berapi bawah laut untuk kali pertama di kawasan tersebut.

Leat menyebut, penemuan ini penting karena bisa membantu memahami kejadian terkait letusan gunung berapi bawah laut. Mereka juga bisa mengenali potensi bahaya yang akan terjadi. "Teknologi pemetaan bawah laut yang ada sekarang ini tak cuma menyuguhkan sepotong cerita tentang evolusi planet bumi, melainkan memberi petunjuk mengenai seberapa bahaya ancaman yang ditimbulkan," jelas Leat.

Selain itu, para peneliti juga tertarik menelaah kehidupan keanekaragaman kehidupan di wilayah sekitar gunung api bawah laut tersebut.

Masih Berjuang Menjadi Negara Maritim

By: Tenni Purwanti | Tri Wahono | Minggu, 17 Juli 2011 | 22:48 WIB from kompas

KOMPAS.com - Indonesia dengan luas wilayahnya yang sebagian besar lautan, sepantasnya disebut negara maritim. Namun, sebutan negara maritim yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia ternyata belum terbukti. Masih banyak yang harus diperbaiki terutama dalam hal eksplorasi kelautan.

Hal ini disampaikan Prof. Jamaludin Jompa dari Coral Reef Rehabilitation and Management dalam forum weekend tentang Konservasi Kelautan Indonesia. "Apa yang menunjukkan kita negara maritim? Penelitian-penelitian kita saja masih terlalu kecil untuk bisa mengetahui potensi maritim yang dimiliki Indonesia," ujar Jamaludin di Newseum, Jakarta, Sabtu (16/7/2011).

Padahal, menurut Jamaludin, Indonesia termasuk ke dalam Coral Triangle, yakni Negara dengan potensi maritim terbesar di dunia. "Di dunia ini, ada tiga besar wilayah yang memiliki potensi maritim terutama terumbu karang terbesar, yakni wilayah Amazon di Amerika, wilayah Congo Basir di Afrika, dan Coral Triangle di Indonesia. Enam puluh persen terumbu karang Indonesia ada di wilayah timur, dengan jumlah lebih dari 500 spesies," jelasnya.

Dr. Yulian Paonganan, Msc, Direktur Indonesia Maritime Institute yang juga hadir dalam forum ini menambahkan, Indonesia memiliki potensi maritim senilai Rp 7 ribu trilyun per tahun. "Angka tersebut bisa didapatkan Indonesia jika potensi maritim dikelola dengan baik. Indonesia adalah negara dengan hasil alam yang besar, namun tidak bisa mengolahnya. Hampir 90 persen potensi migas kita dikelola asing. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu kalau Raja Ampat adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Kapal Sinar Kudus yang dibajak kemarin juga membawa nikel Indonesia senilai Rp 6,5 trilyun, padahal baru berupa kapal kecil," ujarnya.

Yulian menambahkan, sayangnya pelaksanaan konservasi kelautan Indonesia masih berbentuk parsial. "Indonesia masih terkotak-kotak dengan desa, kecamatan, kabupaten, padahal pengelolaan sumber daya alam harus terintegrasi, bukan parsial. Contohnya, apa yang dilakukan di gunung, akan berpengaruh di laut. Tapi tidak banyak masyarakat atau aparat pemerintah yang tahu sampai sejauh ini," tambahnya.

Irwan Mulyawan dari Ikatan Sarjana Kelautan, dalam forum ini menambahkan, masalah otonomi memang menjadi salah satu masalah maritim di Indonesia. "Hal-hal yang menyebabkan Indonesia masih jauh dari istilah negara maritim adalah karena tumpang tindihnya masalah otonomi. Para pejabat di daerah masih belum bersinergi untuk mengelola kelautan secara bersama-sama. Selain itu, belum adanya pendanaan khusus untuk pengelolaan. Tapi pengelolaan juga butuh penelitian dan penelitian ini masih sangat minim karena belum ada indikator yang efektif untuk mengukur keseimbangan ekologi," ujar Irwan.

Prof. Jamaludin juga menyampaikan bahwa masalah utama sulitnya Indonesia menjadi negara maritim adalah masalah penelitian. "Kemampuan riset dan teknologi Indonesia masih jauh dari negara lain. Maritim Indonesia masih terlalu misteri untuk dikelola dengan mudah. Indonesia banyak mengalami pencurian karena penelitian yang kurang. Kita tidak tahu bahwa potensi alam kita sudah dicuri oleh negara lain karena pengetahuan kita akan kekayaan laut sangat kurang. Oleh karena itu, masalah fundamental yang harus dibenahi sekarang ini adalah memahami kekayaan laut Indonesia," jelas Jamaludin.

Sementara Yulian menambahkan, Indonesia juga sering melakukan penelitian yang tidak berkelanjutan. "Banyak penelitian yang tidak berkelanjutan. Padahal hasil penelitian harus berupa aplikator agar bisa dipakai untuk eksplorasi. Namun kenyataannya, berapa banyak penelitian mahasiswa yang berhenti setelah mendapat gelar sarjana? Bagaimana dengan pembangunan dermaga yang masih setengah jadi sudah ditinggalkan? Contoh-contoh seperti ini harus menjadi perhatian. Aktivis, akademisi, dan penentu kebijakan di Republik ini harus nyambung. Ketiga elemen ini harus bekerja sama agar penelitian bisa berkelanjutan, diaplikasikan, sekaligus diawasi," ungkapnya.

Prof. Jamaludin mengungkapkan bahwa CTI (Coral Trader Inisiative) bisa diberlakukan di Indonesia. "Seharusnya sebagai wilayah dalam Coral Triangle, Indonesia bisa menjual terumbu karang lebih banyak, namun sekali lagi, hanya apabila dikelola dengan baik. Ada lima hal yang harus diperhatikan agar kita berhasil dalam CTI, yakni bentang laut dikelola secara bersama-sama, bukan per desa atau per kabupaten karena laut merupakan satu kesatuan.

Kedua, Indonesia harus lebih paham isi laut sebelum mengelola ekosistem. Ketiga, kelola kawasan konservasi laun dalam konteks networking (peneliti-aktifis-penentu kebijakan-pebisnis-masyarakat). Keempat adanya kesadaran bahwa spesies harus segera diperbaiki karena keragaman genetika adalah masa depan populasi manusia.

Terakhir, Indonesia harus peduli bahwa perubahan iklim sudah terjadi di laut Indonesia, misalnya dengan terjadinya coral bleaching di mana warna terumbu karang berubah karena polusi sehingga sulit untuk dijual.

Langkah awal menuju sertifikasi MSC perikanan karang dan tuna Indonesia

Oleh: Abdullah Habibi from WWF Indonesia (click here)

Jakarta (21/06)-Sebagai tindak lanjut konsultasi perbaikan perikanan Karang dan Tuna yang diadakan di Bogor pada Oktober 2010 lalu, Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama dengan WWF Indonesia menggelar pertemuan Sosialisasi Program Perbaikan Perikanan Tuna menuju sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) pada 21 Juni 2011 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Pada pertemuan itu, serangkaian dokumen berisi panduan rencana aksi perikanan karang (Kakap dan Kerapu), rencana aksi perikanan tuna (madidihang, mata besar, cakalang) serta usulan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna disosialisasikan.

Sejumlah pihak terkait dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Tuna Indonesia, industri dan asosiasi perikanan Tuna (ANOVA Co., PT. Chen Woo Fishery, Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), GAPPINDO, MPN), WWF-Indonesia SFP ), serta IMACS menghadiri forum tersebut.

Desakan dari konsumen yang telah menyadari isu kelestarian sumberdaya ikan, memaksa mayoritas retailer besar di Amerika dan Eropa untuk berkomitmen hanya membeli produk perikanan yang tersertifikasi MSC. Persyaratan sertifikasi ini mulai diberlakukan padatahun 2012. Di masa depan bukan tidak mungkin kontrol konsumen terhadap pentingnya perikanan yang berkelanjutan pun akan berlaku di semua negara di dunia.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?Sebagai salah satu penghasil ikan karang dan tuna nomor empat dunia, Indonesia pun harus siap untuk menerapkan sertifikasi ini pada para pengusaha perikanan yang akan mengekspor ikannya ke luar negeri. Pada 2009, WWF-Indonesia bersama dengan Direktorat Pemasaran Luar Negeri – KKP telah memfasilitasi beberapa perusahaan untuk melakukan penilaian awal terhadap kesiapan mereka mendapatkan sertifikasi MSC. Hasilnya menunjukkan adanya nilai-nilai positif pada pengelolaan perikanan di Indonesia yang harus dijaga. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi hal-hal terkait penelitian, peraturan perikanan dan implementasinya serta pengembangan kelembagaan perikanan yang perlu diperkuat agar industri perikanan Indonesia dapat meraih sertifikasi ekolabel ini.

Namun, untuk menerapkan standar MSC, diperlukan perubahan mendasar dalam praktek-praktek pengelolaan perikanan di Indonesia. Dalam hal ini, pengelolaan perikanan harus difokuskan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan bukannya meningkatkan jumlah produksi tanpa memperdulikan kelestarian stok ikan tersebut seperti yang selama ini banyak dijalankan.

Seperti yang terungkap dalam pertemuan tersebut, perjalanan menuju sertifikasi MSC akan memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras oleh semua pihak. Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Dr. Purwito Martosubroto mengemukakan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung upaya pencapaian sertifikasi tersebut.“Keberlangsungan stok ikan bukan hanya tanggung jawab pengusaha sendiri. Dalam pengelolaannya, ada aturan-aturan yang ditetapkan dan harus diikuti di setiap daerah, dan yang memiliki wewenang atas penetapan aturan itu adalah pemerintah. Karena itu, pemerintah memiliki andil besar dalam proses mendapatkan sertifikasi ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Purwito menekankan perlunya langkah kerja struktural yang harus disusun dengan jelas. Menurutnya, harus dibuat dulu academic paper yang jelas, siapa yang mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, serta tanggung jawab strukturalnya masing-masing. Seperti yang telah diagendakan, pertemuan ini juga membahas usulan organogram untuk rencana kerja pengelolaan perikanan tuna Indonesia. Dalam pembahasan ini dijelaskan tugas-tugas setiap lembaga, siapa saja yang bertanggung jawab pada rencana kerja tertentu, langkah-langkah yang harus diambil, dan sebagainya.


Richard Banks yang mewakili WWF dalam aktivitas perbaikan perikanan menekankan agar setiap pihak fokus pada kerangka kerja ini dan meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan dalam perencanaannya.

Sementara itu, Imam Musthofa, Koordinator Nasional Program Perikanan WWF-Indonesia, dalam presentasinya mencoba mengembalikan pembicaraan kepada kerangka kerja yang sudah disusun. Pertimbangan-pertimbangan mengenai Program Perbaikan Perikanan sudah dibicarakan dalam workshop yang diadakan di Bogor tahun 2010 sebelumnya, sehingga pertemuan ini adalah pertemuan untuk membahas kelanjutan dari rencana kerja yang telah disusun, bagaimana perkembangannya, dan apa langkah selanjutnya.

Blane Olson dari Anova Seafood Group, importir perikanan Indonesia yang mendukung sertifikasi MSC, yakin bahwa Indonesia mampu mendapatkan sertifikasi ini. “Tentu saja banyak pihak yang harus dilibatkan. Kunci agar sertifikasi ini bisa didapatkan adalah adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, bekerja sama dengan pengusaha, pemerintah. Jika pemerintah mau melakukan perubahan dengan menetapkan peraturan dan pengembangan program dengan waktu yang terukur serta membangun partnership dengan LSM atau lembaga-lembaga lain, saya yakin semua bisa diwujudkan,” paparnya.

Senada dengan Blane Olson, Direktur Sumberdaya Ikan KKP Agus A. Budhiman juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari pemerintah. Ia meyakinkan peserta pertemuan ini dengan menyatakan dukungannya terhadap konsep MSC untuk keberlangsungan stok ikan dengan berbagai cara. “Kita memahami hal ini penting. Bagaimanapun pengusaha perlahan-lahan akan menyadari bahwa laut tidak boleh “dikuras”. SDI pun telah menerapkan peraturan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab demi mencapai hasil laut yang sustainable,” pungkasnya.

Marine Conservation Area is 20 Million Hectares

From: "Ministry Of Marine Affair And Fisheries" (Click here)

Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) encourage increased production of Marine culture. One other thing is targeted water conservation area covering 15.5 million hectares (ha) in 2014. Area of maintenance and protection of these marine increase 11.5% compared with last year's conservation area which reached 13.9 million ha. KKP targeted water conservation areas in 2020 could reach 20 million hectares.
Gelwynn Yusuf, Secretary General of KKP explains this conservation area will be managed by central and local governments. "The government budget is limited, on the other hand to manage the wide biodiversity requires huge funds," Gelwynn said on Thursday (17/3).
Government will mobilize other resources to support processing of the conservation area. For example, by distributing the management of licensing fees, taxes, fees fines for violations, pollution fines, grants from domestic and overseas, corporate social responsibility program, or environmental management of funds by non-profit self supporting organizations.
Currently, conservation of water management financing comes from the government budgets. "Other sources such as foreign aid, LSM, and grant" continued Gelwynn. Nevertheless, he said the funds were not sufficient. Because, to manage the 20,000 hectares area below, required funding of about U.S. $ 110 per hectares.

Saatnya bijak memilih "seafood"

By WWF Indonesia

Dengan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan, WWF berupaya membantu menyelamatkan industri perikanan yang terancam ini. Salah satu prinsip yang diperjuangkan adalah menjaga stok ikan dan meningkatkan mutu lingkungannya, serta membangun komitmen para aktor industri perikanan (nelayan, konsumen, dan perusahaan) dalam menciptakan perilaku dan bisnis perikanan yang berkelanjutan.

Upaya pemulihan stok ikan dan ekosistem perairan dilakukan WWF dengan mengembangkan jaringan untuk mendorong peningkatan fungsi Kawasan Konservasi Laut (MPAs). Dengan menjaga area yang bisa dieksploitasi, maka penurunan populasi ikan diharapkan dapat terselamatkan.

Melalui kampanye publik "Sustainable Seafood" diharapkan adanya peningkatan permintaan akan sustainable seafood. Melalui pembuatan seafood guide, WWF mendorong konsumen untuk mengenal gagasan hidangan laut lestari (sustainable seafood) serta lebih selektif memilih makanan laut.

Dengan kata lain yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan permintaan atas hidangan laut lestari dengan mensosialisasikan gagasan "sustainbale seafood" dan mendorong konsumen untuk memilih hidangan laut dengan bijak. Salah satu nstrumen kampanye yang digunakan adalah seafood guide, buku saku yang berisi panduan memilih hidangan laut yang berkelanjutan.

Di sisi lain, jaringan berbagai pelaku industri perikanan juga didorong untuk terus meningkatkan perannya dalam perikanan berkelanjutan. WWE berkerjasama dengan banyak pihak untuk melestarikan kehidupan laut lainnya seperti penyu dan cetacean (kerabat paus). Dengan diajak untuk menerima konsep alat perikanan yang meminimalisir tangkapan sampin (bycatch), para pelaku industri perikanan diharapkan akan berproduksi secara lebih efisien dan lestari. Sementara forum multipihak WWF mengembangkan program Seafood Savers untuk mendorong penerapan praktik-praktik perikanan berkelanjutan oleh para produsen, ritel, dan lembaga keuangan. Melalui usaha bersama para pemain industri seafood ini WWF berupaya mewujudkan perbaikan kegiatan perikanan di Indonesia.

Kelompok ini diharapkan mampu memberi inspirasi pada lebih banyak praktisi bisnis maupun pemerintah untuk bersama-sama mendorong praktik perikanan berkelanjutan demi terjaganya kelestarian ekosistem dan sumber daya laut. Kampanye “Sustainable Seafood” ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan nasional terhadap seafood berkelanjutan. Upaya yang dilakukan WWF adalah mendorong konsumen untuk mengenal gagasan hidangan laut lestari (sustainable seafood) serta lebih selektif memilih hidangan laut. Salah satu instrumen kampanye yang digunakan adalah Seafood Guide, buku saku yang berisi panduan memilih hidangan laut yang berkelanjutan.

Indonesia Safe Haven for Turtles

By Jake Cohen (The Nature Conservacy)

The turtles of Runduma are learning that it's okay to come out of their shells.

That wasn't always the case. While the small Indonesian island of Runduma supports nearly a hundred nesting sea turtles each nesting season, it's also home to a community of 500 people that once drew income from capturing turtles and their eggs.

A joint program between The Nature Conservancy and WWF-Indonesia is turning Runduma into a safe haven for the endangered Green sea turtle while also creating livelihood opportunities for its human neighbors.

"Our work in Runduma — within the context of conserving the areas's marine resources — is preserving habitat for sea turtles at a time when the biggest threat they face is an inability to find good nesting ground," says Johannes Subijanto of the Conservancy's Indonesia program. "The local community has also supported the turtles and developed an encouraging interest in conservation."
A Taste for Turtles

In the past, Runduma was not the safest port of call for sea turtles. For many years, residents of the island relied on the reptiles as a food source — turtles are considered to be a delicacy in many parts of Indonesia.

Dutch colonial rule exacerbated the human threat to turtles. Villagers captured turtles and their eggs, knowing they were valuable trade items. Turtles and turtle products were a huge boon to the local economy, and the animals were exploited to the point where they were nearly eradicated from the Runduma area.

While all sea turtle species received protection thanks to a national decree in 1999, the turtle trade persisted in many areas of Indonesia. But in 2003, the Conservancy and WWF began working in the area to support Indonesia's National Park Authority, and the outlook for turtles improved.
An Appetite for Conservation

Runduma sits just outside the northeastern border of Wakatobi National Park, a 3.4-million-acre expanse of islands and sea at the heart of a partnership between WWF and the Conservancy. Much of the last decade has been spent improving local management practices and combating overfishing and destructive fishing practices within the park. Those innovations have created an appetite for conservation that has been persuasive, both to local government and people.

In 2005, the Runduma community issued a declaration banning the harvesting and trading of both turtles and their eggs. At around the same time, the Conservancy — in conjunction with WWF and the Park Authority — launched a community program around sea turtles.

Its objectives:

Monitoring the number of nesting turtles on both Runduma and nearby Anano, a small, uninhabited island.
Moving the nests and eggs of sea turtles to safer locations if they appear to be endangered by their proximity to either the shoreline or predators.

From Food to Family

The Joint Program provides training to Beach Patrol members, the people from the Runduma community who learn how to monitor turtles and transport their nests in ways that don't harm the eggs. During nesting season, which occurs from September through December each year, park rangers lead patrols of two or three Beach Patrol members through turtle beaches every day.

The program has garnered support from the local Wakatobi government, which has agreed to help pay the Beach Patrol members and is aiding in the construction of a ranger station. That assistance has reduced the pressure on the people of Runduma to illegally capture turtles.

Another initiative — called the Adopt-a-Turtle program — allows locals to help support specific nests. The adoptive parents receive a string of photographs detailing the development of their chosen nest from Beach Patrol members.

It's a remarkable achievement given the previously tense relationship between humans and turtles in Indonesia. The Green sea turtle has gone from food to family.


June 21, 2011