Jakarta (21/06)-Sebagai tindak lanjut konsultasi perbaikan perikanan Karang dan Tuna yang diadakan di Bogor pada Oktober 2010 lalu, Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama dengan WWF Indonesia menggelar pertemuan Sosialisasi Program Perbaikan Perikanan Tuna menuju sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) pada 21 Juni 2011 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Pada pertemuan itu, serangkaian dokumen berisi panduan rencana aksi perikanan karang (Kakap dan Kerapu), rencana aksi perikanan tuna (madidihang, mata besar, cakalang) serta usulan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna disosialisasikan.
Desakan dari konsumen yang telah menyadari isu kelestarian sumberdaya ikan, memaksa mayoritas retailer besar di Amerika dan Eropa untuk berkomitmen hanya membeli produk perikanan yang tersertifikasi MSC. Persyaratan sertifikasi ini mulai diberlakukan padatahun 2012. Di masa depan bukan tidak mungkin kontrol konsumen terhadap pentingnya perikanan yang berkelanjutan pun akan berlaku di semua negara di dunia.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?Sebagai salah satu penghasil ikan karang dan tuna nomor empat dunia, Indonesia pun harus siap untuk menerapkan sertifikasi ini pada para pengusaha perikanan yang akan mengekspor ikannya ke luar negeri. Pada 2009, WWF-Indonesia bersama dengan Direktorat Pemasaran Luar Negeri – KKP telah memfasilitasi beberapa perusahaan untuk melakukan penilaian awal terhadap kesiapan mereka mendapatkan sertifikasi MSC. Hasilnya menunjukkan adanya nilai-nilai positif pada pengelolaan perikanan di Indonesia yang harus dijaga. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi hal-hal terkait penelitian, peraturan perikanan dan implementasinya serta pengembangan kelembagaan perikanan yang perlu diperkuat agar industri perikanan Indonesia dapat meraih sertifikasi ekolabel ini.
Namun, untuk menerapkan standar MSC, diperlukan perubahan mendasar dalam praktek-praktek pengelolaan perikanan di Indonesia. Dalam hal ini, pengelolaan perikanan harus difokuskan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan bukannya meningkatkan jumlah produksi tanpa memperdulikan kelestarian stok ikan tersebut seperti yang selama ini banyak dijalankan.
Seperti yang terungkap dalam pertemuan tersebut, perjalanan menuju sertifikasi MSC akan memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras oleh semua pihak. Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Dr. Purwito Martosubroto mengemukakan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung upaya pencapaian sertifikasi tersebut.“Keberlangsungan stok ikan bukan hanya tanggung jawab pengusaha sendiri. Dalam pengelolaannya, ada aturan-aturan yang ditetapkan dan harus diikuti di setiap daerah, dan yang memiliki wewenang atas penetapan aturan itu adalah pemerintah. Karena itu, pemerintah memiliki andil besar dalam proses mendapatkan sertifikasi ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Purwito menekankan perlunya langkah kerja struktural yang harus disusun dengan jelas. Menurutnya, harus dibuat dulu academic paper yang jelas, siapa yang mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, serta tanggung jawab strukturalnya masing-masing. Seperti yang telah diagendakan, pertemuan ini juga membahas usulan organogram untuk rencana kerja pengelolaan perikanan tuna Indonesia. Dalam pembahasan ini dijelaskan tugas-tugas setiap lembaga, siapa saja yang bertanggung jawab pada rencana kerja tertentu, langkah-langkah yang harus diambil, dan sebagainya.
Richard Banks yang mewakili WWF dalam aktivitas perbaikan perikanan menekankan agar setiap pihak fokus pada kerangka kerja ini dan meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan dalam perencanaannya.
Sementara itu, Imam Musthofa, Koordinator Nasional Program Perikanan WWF-Indonesia, dalam presentasinya mencoba mengembalikan pembicaraan kepada kerangka kerja yang sudah disusun. Pertimbangan-pertimbangan mengenai Program Perbaikan Perikanan sudah dibicarakan dalam workshop yang diadakan di Bogor tahun 2010 sebelumnya, sehingga pertemuan ini adalah pertemuan untuk membahas kelanjutan dari rencana kerja yang telah disusun, bagaimana perkembangannya, dan apa langkah selanjutnya.
Blane Olson dari Anova Seafood Group, importir perikanan Indonesia yang mendukung sertifikasi MSC, yakin bahwa Indonesia mampu mendapatkan sertifikasi ini. “Tentu saja banyak pihak yang harus dilibatkan. Kunci agar sertifikasi ini bisa didapatkan adalah adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, bekerja sama dengan pengusaha, pemerintah. Jika pemerintah mau melakukan perubahan dengan menetapkan peraturan dan pengembangan program dengan waktu yang terukur serta membangun partnership dengan LSM atau lembaga-lembaga lain, saya yakin semua bisa diwujudkan,” paparnya.
Senada dengan Blane Olson, Direktur Sumberdaya Ikan KKP Agus A. Budhiman juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari pemerintah. Ia meyakinkan peserta pertemuan ini dengan menyatakan dukungannya terhadap konsep MSC untuk keberlangsungan stok ikan dengan berbagai cara. “Kita memahami hal ini penting. Bagaimanapun pengusaha perlahan-lahan akan menyadari bahwa laut tidak boleh “dikuras”. SDI pun telah menerapkan peraturan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab demi mencapai hasil laut yang sustainable,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar